Makalah Tentang Prosedur Parlementer

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN

Prosedur parlementer merupakan salah satu ciri warga negara yang dewasa, bertanggung jawab. Oleh karena itu, para siswa dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus dalam negara kita hendaknya sudah terbiasa ( dan tidak  kaku ) dengan prosedur parlementer. Kebiasaan berpikir secara demokratis dapat dikembangkan dengan latihan berbicara bebas dan teratur dalam  kumpulan  atau pertemuan. Ada empat aturan dasar yang harus dipahami dan dijalankan dengan tekun untuk maksud tersebut, yaitu :
  1. Hak golongan minoritas haruslah dilindungi.
  2. Hukum yang telah betul-betul dipertimbangkan bagi golongan mayoritas haruslah berlaku.
  3. Kehormatan martabat semua anggota haruslah terjamin.
  4. Suatu susunan tugas atau urusan yang logis haruslah ditetapkan dengan baik.

Juga perlu diperhatikan benar-benar bahwa prosedur parlementer lebih dari pada suatu koleksi peraturan-peraturan, kumpulan hukum-hukum atau  kaidah-kaidah penolong dalam  transaksi usaha. Prosedur parlementer merupakan suatu ekspresi falsafah yang terkandung dalam ideologi demokratis seperti yang telah dikembangkan selama berabad-abad di Inggris dan Amerika, bahkan kini di Indonesia.

Anggapan dasar atau asumsi-asumsi pokok yang mendasari prosedur parlementer adalah:

  1. Prosedur parlementer bersifat mendorong atau mendongkrak ketimbang menghalangi keseimbangan  atau kerukunan transaksi usaha.
  2. Kaidah-kaidah mayoritas.
  3. Semua anggota perkumpulan mempunyai hak-hak yang sama, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama.
  4. Hak-hak golongan mayoritas maupun golongan minoritas mendapat perlindungan yang baik.
  5. Diskusi lengkap mengenai setiap usul atau rencana yang disampaikan untuk diputuskan merupakan suatu hak yang tidak dapat dipungkiri yang berlaku bagi setiap ketetapan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan.
  6. Cara yang paling langsung untuk menyelesaikan atau mencapai suatu maksud haruslah dituruti.
  7. Usul-usul atau  mosi-mosi mempunyai urutan presendensial tertentu dan logis.
  8. Setiap anggota berhak untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh kelompok itu setiap saat dan apa efeknya yang mungkin terjadi.
  9. Kekuasaan harus diserahkan hanya melalui proses-proses demokratis, yaitu dengan suara mayoritas.

 

Poin prosedur parlementer memiliki dua maksud, yaitu:

  1. Meninjau serta mengarahkan urusan atau usaha secara efisien secara tepat.
  2. Melindungi hak-hak semua anggota.

 

B. PROSEDUR PEMBENTUKAN SUATU PERKUMPULAN

Semua organisasi dapat dibagi atas dua tipe, yaitu:

  1. Yang bersifat sementara. Artinya suatu organisasi sementara mungkin berlangsung selama satu atau beberapa pertemuan, bergantung kepada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya.
  2. Yang bersifat tetap. Artinya suatu organisasi tetap adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan suatu penghargaan agar dapat berfungsi dalam jangka waktu yang panjang, atau barangkali dalam waktu yang tidak terbatas.

 

Para pendiri dari salah satu tipe organisasi hendaklah bertemu dalam suatu komite atau kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah-masalah pendahuluan yang penting, misalnya:

  1. Maksud dan tujuan organisasi yang diusulkan;
  2. Cara-cara mencapai maksud dan tujuan;
  3. Rencana-rencana keuangan;
  4. Sifat dan jenis-jenis keanggotaan;
  5. Kebijaksanaan-kebijaksanaan;
  6. Pertalian-pertalian dengan organisasi yang lebih besar atau organisasi nasional. (Mulgrave, 1954:84)
Setelah mereka memperoleh kesepakatan terhadap masalah-masalah dasar seperti itu, komite hendaklah memikirkan rencana bagi suatu pertemuan atau rapat pendahuluan. Mereka perlu menetapkan tipe rapat tersebut, juga waktu dan tempat pertemuan. Mereka haruslah menggunakan suatu metode untuk memberitahukannya kepada para anggota yang diusulkan. Mereka harus juga menentukan siapa yang wajib diundang peserta kepertemuan itu, siapa yang dicalonkan sebagai ketua, siapa yang menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan dan siapa penulis atau pencatat keputusan-keputusan atau anggaran rumah tangga yang akan disetujui.

Kelompok ini barulah dapat ditetapkan sebagai suatu organisasi apabila masalah-masalah tersebut telah dapat diselesaikan dengan memuaskan. Kalau organisasi ini dikehendaki menjadi suatu organisasi permanen, maka seperangkat anggaran rumah tangga perlu dibuat naskah beserta bagiannya. Kalau semua organisasi ini telah dapat dilaksanakan dengan baik, maka para pendiri pun telah siap mengadakan pertemuan atau rapat pertama.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, bila kita ingin mendirikan suatu perkumpulan maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah:

  1. Mengadakan rapat atau pertemuan pendahuluan;
  2. Mengadakan rapat kedua; serta
  3. Memilih pimpinan (Albert, 1961:174)

Pada pertemuan pertama, tugas atau usaha utama adalah:

  1. Menentukan jenis perkumpulan yang diinginkan, dan
  2. Menunjuk dan mengangkat suatu komite untuk menulis suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

 

Pada rapat kedua, tugas utama adalah membahas serta menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dibuat oleh komite atau panitia ad hoc.

 

C. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Suatu anggaran dasar atau konstitusi biasanya terdiri paling sedikit dari tujuh ketetapan dasar, yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas dalam pasal-pasal yang terpisah:

  1. Nama organisasi,
  2. Tujuan dan kekuasaan organisasi,
  3. Kualifikasi bagi keanggotaan,
  4. Pengurus organisasi beserta tugas-tugas dan jangka waktu kepengurusan mereka,
  5. Dewan pimpinan atau dewan pengawas atau suatu komite eksekutif, dan cara pemilihan,
  6. Waktu bagi pertemuan-pertemuan biasa dan cara mengadakan pertemuan-pertemuan khusus atau rapat luar biasa,
  7. Cara merubah atau metode mengandemen anggaran dasar.

Biasanya pada anggaran rumah tangga tercakup hal-hal berikut:

  1. Jenis-jenis keanggotaan,
  2. Syarat-syarat bagi keanggotaan,
  3. Cara-cara penerimaan anggota,
  4. Iuran-iuran,
  5. Hak-hak dan kewajiban para pengurus,
  6. Hak- hak dan kewajiban komite-komite,
  7. Cara pemilihan para pengurus dan komite,
  8. Ketentuan-ketentuan mengadakan serta memimpin rapat-rapat,
  9. Wewenang parlementer,
  10. Jumlah yang menentukan tercapainya suatu korum, serta
  11. Prosedur untuk mengamandemen atau mengubah anggaran rumah tangga. (Mulgrave , 1954: 85).

Dengan demikian, telah diutarakan hakekat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara lebih terperinci lagi pada rapat kedua, yaitu rapat yang diadakan untuk membahas serta mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu organisasi atau perkumpulan.

D. TUGAS PENGURUS

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa keberhasilan suatu perkumpulan atau organisasi, sebagian bergantung kepada kemampuan dan penampilan yang sungguh-sungguh dari pada pengurus yang terpilih. Jumlah pengurus mungkin berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi yang kebanyakan tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perkumpulan ditangani oleh:
  1. Tugas Ketua. Tugas utama ketua perkumpulan adalah memelihara tata tertib dalam pertemuan-pertemuan. Dan biasanya berdiri kalau menghadapi kelompok itu dan menyebut atau menunjuk dirinya sebagai ketua dan tidak pernah sebagai saya.
  2. Tugas Wakil Ketua. Apabila ketua berhalangan, maka wakil ketua bertindak selaku ketua. Wakil ketua seringkali mengetahui kelompok-kelompok penting dan menjadi anggota ex-officio (menjadi anggota karena jabatannya) pada kebanyakan komite.
  3. Tugas Sekretaris. Sekretaris adalah salah seorang pengurus yang bertugas membuat catatan/ laporan mengenai perkumpulan itu dan menyimpan catatan dan laporan tersebut, secara lebih terperinci tugas seorang sekretaris mencakup: membuat serta menyimpan daftar nama para anggota dan membuat daftar hadir kalau perlu, memberitahukan secara resmi segala sesuatu kepada pengurus, komite, dan mendelegasikan pengangkatan mereka, memperlengkapi komite-komite dengan segala catatan, surat dan naskah yang ada hubungannya dengan mereka, memperlengkapi para delegasi dengan surat-surat kepercayaan atau mandat, bersama-sama dengan ketua menandatangani segala urusan mengenai perbedaan yang dikuasakan oleh perkumpulan, kalau tidak pengecualian-pengecualian khusus yang tertera dalam anggaran rumah tangga.
  4. Tugas Bendahara. Bendaharawan menguasai keuangan perkumpulan. Dia mengumpulkan uang iuran, menulis kuitansi-kuitansi, membayar tagihan atau rekening dan membuat laporan-laporan terperinci pada waktu-waktu tertentu atau mengenai permintaan atau permohonan pada sesuatu pertemuan. (Mulgrave, 1954: 86-7).

A. Simpulan

Jadi telah kita ketahui bersama bahwa prosedur parlementer merupakan salah satu ciri warga negara yang dewasa, bertangung jawab. Oleh karena itu, para siswa dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus dalam negara kita hendaknya sudah terbiasa ( dan tidak  kaku ) dengan prosedur parlementer. Prosedur pembentukan suatu perkumpulan itu terdiri dari yang bersifat sementara dan bersifat tetap. Dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu biasanya terdiri paling sedikit dari tujuh ketetapan dasar yang telah dinyatakan pada pembahasan diatas. Adapun tugas pengurus, tidak dapat disangkal lagi, bahwa keberhasilan suatu perkumpulan atau organisasi, sebagian bergantung kepada kemampuan dan penampilan yang sungguh-sungguh dari pada pengurus yang terpilih.
 

DAFTAR PUSTAKA

Albert, Brother H. (et al) 1961. English Arts and Skills (Grade 10)
Albert, Brother H. (et al) 1961. English Arts and Skills (Grade 11)
Mulgrave, Dorothy 1954. Specch. New York: Barnes & Noble, Inc
Tarigan, Henry Guntur 1979. Berbicara. Bandung: FKSS - IKIP

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel